UU TPKS Resmi Diundangkan, Puan Maharani: Peraturan Turunan Segera Terbit

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, bersyukur karena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah resmi diundangkan. Ia pun meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan-peraturan turunan dari UU tersebut.

“Kita kini bisa semakin lega karena UU TPKS sudah resmi diundangkan dan sudah siap untuk diimplementasikan. Kita berharap dengan hadirnya UU TPKS seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan, dapat terlindungi dari ancaman kekerasan seksual,” kata Puan dalam keterangan persnya, Sabtu (14/5/2022).

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS resmi diundangkan pada Senin (9/5/2022) lalu melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120.

“Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih optimal,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan mengatakan, implementasi UU TPKS tak hanya sekadar memberi jaminan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual. Namun juga akan berfungsi dalam hal pencegahan hingga perlindungan dan pemulihan untuk korban.

“Lewat UU TPKS dan aturan turunannya, Negara dapat menjamin rasa aman rakyat dan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual. Payung hukum ini juga akan memberi keadilan bagi seluruh korban,” sebutnya.

Nantinya, akan ada lima Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan Presiden (perpres) yang akan mendukung pelaksanaan UU TPKS. Puan pun menggarisbawahi aturan terkait Tim Terpadu dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

“Aturan yang semakin rigid akan memperbaiki pola penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini sering kali buntu akibat belum adanya aturan khusus,” ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

“Kita berharap dengan adanya layanan terpadu yang terintegrasi antara para stakeholder terkait, korban kekerasan seksual dapat lebih mudah mendapat perlindungan dan pertolongan,” tambah Puan.

BACA JUGA  Tifatul Sembiring Sebut Puan Maharani Tolak Interupsi Saat Sahkan RUU IKN

Mantan Menko PMK itu pun meminta agar Pemerintah gencar melakukan sosialisasi mengenai UU TPKS beserta aturan turunannya. Untuk yang pertama adalah di kalangan internal seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum.

“Sehingga tidak lagi ada alasan pemakluman terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, sekecil apapun itu. Dan apabila terjadi tindak kekerasan seksual, penegakan hukum harus diterapkan dengan tegas,” ujarnya. Tak hanya itu, dilansir dari InfoPublik.

Puan juga mengingatkan agar Pemerintah masif mensosialisasikan UU TPKS dan aturan turunannya kepada masyarakat. Ia menilai Pemerintah bisa bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil, khususnya yang selama ini fokus ikut memperjuangkan UU TPKS.

“Sosialisasikan di kalangan pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi yang cukup banyak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual. Kemudian di kalangan swasta agar perusahaan dapat lebih melindungi seluruh pekerjanya, dan tentunya di seluruh lapisan masyarakat lainnya. Perjuangan panjang kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Mari kita kawal bersama seluruh implementasi UU TPKS agar Indonesia terbebas dari kekerasan seksual,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.

Tinggalkan Balasan

Must Read

- Advertisement -

Hot News

Irjen Pol Fadil Imran Tolak Sebagai Pj Gubernur Jakarta Pengganti Anies Baswedan

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran namanya mendadak kembali mencuat ke publik lantaran masuk ke bursa Pj Gubernur Jakarta. Namun, untuk mengemban jabatan...

Gaya Hidup

Kenali Perbedaan Alergi Matahari dan Terbakar Matahari

Alergi matahari dan terbakar matahari terkadang sulit dibedakan karena gejala yang muncul hampir serupa. Padahal, keduanya disebabkan oleh reaksi yang berbeda pada kulit. Nah,...

Peristiwa

Banjir Rob Kembali Rendam Pemukiman di Pekalongan

Peristiwa banjir rob yang kembali terjadi, Banjir terjadi di Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan menerjang permukiman pada Rabu (24/5) pagi, sebelumnya sempat...

Hukum

Koruptor Rumah Ibadah di Aceh Ditangkap Setelah 4 Tahun Buron

Koruptor rumah ibadah, Ami Aristoni ditangkap tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung). Mantan Sekretaris Dinas Bina Marga Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah, Aceh ini sebelumnya...