SK Tergadai di Bank, Perangkat Desa di Bengkulu Ogah Diganti

Ada yang menarik dari polemik banyaknya perangkat desa di di Kabupaten Kepahiang, yang enggan diganti oleh Kepala Desa (Kades), khususnya beberapa perangkat desa dari 69 desa pasca Pilkades akhir tahun 2021 lalu. Salah satunya lantaran mayoritas perangkat desa tersebut telah menggadaikan SK-nya kepada Bank Bengkulu (BB) untuk melakukan pinjaman.

Hal ini dibenarkan oleh Pimpinan Cabang Bank Bengkulu Kepahiang, Hendry Hadinata mengatakan hampir 60 persen perangkat desa dari 105 desa yang ada menjaminkan SK dan asetnya untuk meminjam sejumlah uang di Bank Bengkulu.

Dengan rate pinjaman berkisar antara Rp 25 juta hingga Rp 75 juta, ditambah dengan jaminan berupa sertifikat aset yang dimiliki.

Kondisi ini tidak dibantah oleh Kabid Pembinaan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dedsa (PMD) Kabupaten Kepahiang,VerySusanto, S.Sos yang mengatakan bahwa secara implisit bisa jadi mengarah kepada hal itu.

Hanya saja yang perlu disadari bahwa sejak awal Pemkab Kepahiang sudah menyampaikan bahwa persoalan pergantian perangkat desa ini tidak serta merta bisa dilakukan oleh Kepala Desa (Kades).

“Ada ketentuan yang harus dipenuhi sebelum Kades melakukan pergantian perangkat desa. Namun di satu sisi juga kita tidak bisa menafikkan kepentingankepentingan masing-masing antara Kades dan perangkat desa. Karena Kades memiliki pertimbangan untuk mengangkat orang-orang tertentu,” jelas Very.

Ia tidak membantah, bisa saja karena telah menggadaikan SK-nya ke bank sehingga para perangkat desa ini menolak untuk dilakukan pergantian oleh Kades yang baru.

Kemudian dari segi aturan juga sudah jelas, hanya ada 3 hal yang bisa mengganti perangkat desa. Yakni mengundurkan diri, meninggal dunia, atau melanggar aturan terkait perangkat desa.

“Nah kalau misalkan regulasi khusus yang bisa mengganti perangkat desa ini tidak ada. Jadi selama memenuhi 3 hal itu, maka Kades bisa melakukan penggantian perangkat. Kalau 3 hal itu tidak terpenuhi, maka sulit melakukan penggantian perangkat desa,” ujar Very.

Very melanjutkan, hingga saat ini berdasarkan data yang sudah masuk ke Dinas PMD Kabupaten Kepahiang ada sekitar 15 desa yang berpolemik tentang pergantian perangkat desanya pasca Pilkades 2021 lalu.

Sementara beberapa desa lainnya belum ada laporan polemik atas pergantian perangkat desanya.

“Intinya memang secara prinsip pergantian perangkat desa ini adalah kewenangan Kades

dan dilindungi oleh undang – undang. Hanya saja tetap harus mengikuti prosodur yang berlaku,” tutup  Very. (Kay)

Tinggalkan Balasan

Must Read

- Advertisement -

Hot News

Dihari Ulang Tahun Emmeril, Ataliya Praratya Posting Video Perjalanan Hidup Sang Putra

Tepat pada hari ini, Sabtu (25/6), mendiang Emmeril Kahn Mumtadz atau yang akrab disapa Eril berulang tahun yang ke-23. Tentunya ini menjadi yang pertama...

Gaya Hidup

Ini Cara Hilangkan Bau Badan agar Tidak Insecure

Bau badan yang tidak sedap disebabkan oleh keringat yang bercampur dengan bakteri. Hal ini bisa diatasi dengan cara perawatan tubuh dan menghindari makanan atau...

Peristiwa

Bapak dan Anak Dilaporkan Hilang Usai Terseret Ombak di Pantai Selatan

Bapak dan anak yang bernama Sumaji (46) dan Marga Zidan Eria Okta Pramisawara (13) warga Desa Kalitengah, Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar, dilaporkan hilang ditelan...

Hukum

Edarkan Narkotika di Kalsel, 7 Pengedar Berhasil Diamankan Polisi, 608 Gram Sabu Disita

Tujuh pengedar narkotika jenis sabu berhasil ditangkap oleh Tim Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) di lokasi yang terpisah di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Barito Kuala,...