Permohonan Pernikahan Beda Agama Dikabulkan PN Surabaya

Permohonan pernikahan beda agama dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di hadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Surabaya Gede Agung mengatakan bahwa putusan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut ditetapkan oleh hakim tunggal Imam Supriyadi.

“Perkaranya diputus pada tanggal 26 April 2022,” ujar Gede Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/6).

Para pemohon perkara ini adalah perorangan yang telah melakukan pernikahan beda agama dan berkedudukan di Kota Surabaya, masing-masing bernama RA yang beragama Islam dan EDS yang memeluk Kristen.

Menurut dia, keduanya telah melangsungkan pernikahan menurut keyakinan agamanya masing-masing, yaitu secara Islam dan juga Kristen.

Namun, ketika mereka akan mencatatkan pernikahannya di Kantor Dispendukcapil Kota Surabaya ternyata ditolak dengan alasan keyakinan agama yang dianut oleh pasangan ini berbeda.

Selanjutnya oleh pejabat Dispendukcapil Surabaya dianjurkan untuk mendapat penetapan pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum para pemohon.

“Dengan latar belakang itulah keduanya kemudian mengajukan permohonan di PN Surabaya,” papar Agung.

Hakim tunggal Imam Supriyadi yang meneliti perkara ini merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 menetapkan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Pertama, memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dispendukcapil Surabaya.

Kedua, memerintahkan kepada pejabat Kantor Dispendukcapil Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan dan segera menerbitkan akta perkawinan tersebut.

“Hakim Imam Supriyadi tidak melihat adanya larangan perkawinan beda agama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pembentukan rumah tangga dengan mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing merupakan hak asasi para pemohon,” singkat Agung. (Kay)

 

Tinggalkan Balasan

Must Read

- Advertisement -

Hot News

Pakai Sandal Jepit Saat Mengendarai Sepeda Motor Tidak akan Kena Tilang

Pengendara motor yang menggunakan sandal jepit dipastikan oleh polisi tidak akan ditilang. Namun, polisi akan terus mengimbau kepada pengendara motor agar tidak riding menggunakan...

Gaya Hidup

Ini Cara Hilangkan Bau Badan agar Tidak Insecure

Bau badan yang tidak sedap disebabkan oleh keringat yang bercampur dengan bakteri. Hal ini bisa diatasi dengan cara perawatan tubuh dan menghindari makanan atau...

Peristiwa

Sempat Hilang, Sekretaris BPD Karang Dapo Ditemukan Tewas dengan Tubuh Luka Tusuk

Warga Kabupaten OKU, Sumatera Selatan (Sumsel) semakin gempar. Sekretaris BPD Karang Dapo, Kecamatan Peninjauan, M Zaili yang dilaporkan hilang setelah pamit mencari ikan, ditemukan...

Hukum

PN Tanjungkarang Vonis Bebas Napi Pengendali 92 Kg Sabu

Muhammad Sulton, Seorang narapidana pengendali penyelundupan narkoba sebesar 92 kg sabu divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang. Padahal, Sulton, yang sedang menjadi tahanan...