Pemerintah Layani Penyeberangan Lintas Jangkar – Lembar dan Kupang

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bersama PT ASDP Indonesia Ferry (persero) akan menghadirkan layanan penyeberangan lintas Jangkar-Lembar dan JangkarKupang.

Hal itu, untuk membantu konektivitas daerah dan menghubungkan penyeberangan Jangkar di Kabupaten Situbondo dengan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dan Bolok di Kabupaten Kupang.

Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Junaidi menyampaikan, lintas penyeberangan Jangkar – Lembar, dan Jangkar – Kupang telah diputuskan melalui Keputusan Menteri Nomor KM 85 tahun 2022 tentang penetapan lintas penyeberangan antarprovinsi pada Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo Jawa Timur, sedangkan untuk tarif lintas Jangkar Lembar dan Jangkar telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Nomor KM 88 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas KM 92 tahun 2020 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi.

“Kedua lintas penyeberangan itu dibuka dengan tujuan mempermudah distribusi logistik dari Jawa ke Nusa Tenggara, dan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian di wilayah Situbondo. Selain itu, kedua lintas tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif penyeberangan yang dapat mengurangi beban jalan dan kemacetan di daerah Banyuwangi, mengurangi kepadatan arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Ketapang,” jelas Junaidi pada sosialisasi KM 85 tahun 2022 dan KM 88 tahun 2022 pada lintas penyeberangan Jangkar-Lembar di Banyuwangi pada Senin (13/6/2022).

PT ASDP Indonesia Ferry (persero) dan Bupati Situbondo sebelumnya telah melakukan perjanjian kerja sama MoU pada 3 Juni 2022 lalu.

Beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov dan Pemda yaitu terkait kesiapan teknis aspek keselamatan operasional, akses masuk pelabuhan dan zonasi, serta alur traffic kendaraan dari dan ke pelabuhan yang terlebih dahulu harus diselesaikan dengan berkoordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (persero), KSOP, Distrik Navigasi dan stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan operasional dan persiapan pelayaran perdana.

BACA JUGA  2 Pria di NTT Lakukan Pungli Sambil Bawa Parang Ditangkap

“Berdasarkan hasil pemetaan, beberapa kendala telah berhasil diatasi secara bertahap, khususnya terkait aspek hukum dan kesiapan prasarana. Kedua Keputusan Menteri tersebut merupakan dasar hukum yang sangat krusial bagi pengoperasian lintas Jangkar – Lembar dan Jangkar – Kupang,” lanjut Junaidi.

Sementara itu, terkait kesiapan prasarana jalan, seperti akses jalan dari dan menuju pelabuhan, Pemda Jawa Timur dan Pemda Situbondo telah menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan proses perbaikan, peningkatan, dan penyediaan berbagai fasilitas yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan kepada para pengguna jasa.

Junaidi menjelaskan bahwa agar segera terwujud layanan penyeberangan di lintas Jangkar – Lembar dan Jangkar – Kupang, maka sangat diperlukan partisipasi dari para operator, khususnya para operator yang mengoperasikan kapal dari lintas Ketapang–Gilimanuk, Padangbai – Lembar dan Merak – Bakauheni. “Kriteria kapal yang dapat beroperasi di lintas Jangkar–Lembar dan Jangkar–Kupang telah ditetapkan,” lanjutnya.

Sementara itu di hari yang sama, dilakukan juga sosialisasi mengenai penetapan zonasi di kawasan pelabuhan penyeberangan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 91 tahun 2021 tentang zonasi di kawasan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, zonasi di pelabuhan dibagi menjadi lima, yaitu :

  1. Zonasi A : digunakan untuk mengatur pergerakan orang;
  2. Zonasi B : digunakan untuk mengatur pergerakan kendaraan;
  3. Zonasi C : digunakan untuk mengatur fasilitas vital;
  4. Zonasi D : digunakan untuk daerah khusus terbatas, seperti perkantoran dan area komersil di dalam kawasan pelabuhan; serta
  5. Zonasi E : digunakan sebagai area parkir untuk antrian kendaraan yang sudah memiliki tiket namun belum waktunya untuk masuk pelabuhan penyeberangan.

“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat dijadikan sebagai upaya perbaikan tata kelola perbaikan pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia. Selain itu, kita dapat saling memperkuat peran dan fungsi dalam peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pelabuhan,” pungkasnya, dilansir dari infopublik.

Tinggalkan Balasan

Must Read

- Advertisement -

Hot News

Pakai Sandal Jepit Saat Mengendarai Sepeda Motor Tidak akan Kena Tilang

Pengendara motor yang menggunakan sandal jepit dipastikan oleh polisi tidak akan ditilang. Namun, polisi akan terus mengimbau kepada pengendara motor agar tidak riding menggunakan...

Gaya Hidup

Ini Cara Hilangkan Bau Badan agar Tidak Insecure

Bau badan yang tidak sedap disebabkan oleh keringat yang bercampur dengan bakteri. Hal ini bisa diatasi dengan cara perawatan tubuh dan menghindari makanan atau...

Peristiwa

Gempa 5,3 Magnitudo Getarkan Sinabang Aceh

Gempa bumi berkekuatan 5,3 magnitudo menggetarkan Sinabang, Aceh, Rabu (22/6).  Terjadi pukul 02.08 WIB. BMKG mencatat, pusat gempa ini berada di darat 43 Km barat...

Hukum

3 Pelaku Pengedar Narkoba di Kampar Riau Diringkus di Lokasi Berbeda

Sebanyak tiga orang pelaku pengedar narkoba diduga jenis sabu di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berhasil diringkus polisi setempat di tempat kejadian perkara (TKP) yang...