Pemerintah Komitmen Tingkatkan Ketahanan Pangan Nasional

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, namun jika bicara soal pertanian tentu tak akan lepas dari persoalan agraria yang melibatkan beberapa kementerian/lembaga.

Pemerintah dan Di antara lembaga tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Berkaitan hal tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa inisiasi untuk menciptakan kolaborasi antar kementerian terus dilakukan.

“Kita sudah saling bertemu untuk menyamakan logical framework sampai ke hal-hal yang bersifat teknis,” ujar Raja Juli Antoni dalam Rapat bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dalam siaran resminya yang diterima InfoPublik, Selasa (5/7/2022).

Ia mengatakan, upaya kolaborasi pemerintah itu bisa mengantisipasi tumpang tindih regulasi yang terjadi, sehingga berbagai tantangan untuk menjaga ketahanan pangan bisa teratasi. “Hubungan baik antara kami (kementerian/lembaga) semoga bisa mencairkan yang katanya ada ego sektoral dan sebagainya,” tutur Raja Juli Antoni, dilansir dari laman infopublik.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, lantas menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan pilar penting dalam ketahanan pangan nasional.

Oleh karena itu, alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan harus dicegah. Maka, dibutuhkan peran dari Menteri LHK dan ATR/BPN. “Dan berkaitan hal itu saya yakin, komitmen kami bersama KLHK dan ATR/BPN akan semakin solid dalam hal ini,” ucap Menteri Pertanian.

Sementara itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, menyatakan bahwa pihaknya memiliki tugas untuk tetap mempertahankan kawasan hutan. Namun, mengingat besarnya kebutuhan untuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, maka bisa dilakukan optimasi.

BACA JUGA  Banyaknya Peminat, Pengusaha Alpukat Kewalahan Melayani Pembeli di Sulbar

“Jadi ini bisa kita lakukan maka sesungguhnya langkah pemerintah untuk mereduksi antar sektor di tata ruang ini kalau saya optimis bisa diselesaikan,” ujar Siti Nurbaya Bakar.

Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya, berharap kolaborasi antarkementerian itu dapat terwujud, agar masyarakat serta negara bisa menerima manfaat yang optimal. Salah satu kolaborasi yang diharapkan ialah integrasi data terkait pertanian dan perkebunan.

“Oleh karena itu, BAKN DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan Kementan untuk mengintegrasikan data perkebunan dan pertanian tanpa izin untuk meningkatkan potensi pemasukan negara,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Must Read

- Advertisement -

Hot News

Foto Kencan Kembali Bocor, Netizen Frustasi Agensi V dan Jennie Masih Bungkam

Sejak foto pertama yang diduga adalah V BTS dan Jennie BLACKPINK bocor pada bulan Mei tahun ini, penggemar dengan cemas menunggu YG Entertainment atau...

Gaya Hidup

3 Rekomendasi Susu Peninggi Badan yang Perlu kalian Ketahui

Memiliki tinggi badan ideal adalah impian hampir  semua orang. Banyak orang yang merasa tinggi badannya kurang ideal dan melakukan berbagai cara untuk menambah tinggi...

Peristiwa

Wanita di Jakarta Pusat Tabrakan Diri ke Kereta Api

N (28) tahun, Seorang wanita  mencoba menabrakkan diri ke kereta api yang melintas di pelintasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Korban mencoba mengakhiri hidupnya...

Hukum

Miris! 4 Siswi SD di Pesisir Barat Dicabuli Penjaga Sekolah

Seorang penjaga sekolah dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Pesisir Barat (Pesibar) karena kasus pencabulan yang dilakukannya. Pelaku berinisial...

Iklan3