Menkumham: Lima kanwil jadi uji coba layanan Apostille

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamongan Laoly, menyatakan lima kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan HAM di tingkat provinsi menjadi tempat uji coba (pilot project) pembukaan layanan penerbitan Sertifikat Apostille.

Hal tersebut disampaikan Menkumham Yasonna, usai acara peluncuran Layanan Apostille Kemenkumham di Badung, Bali, Selasa (14/6/2012).

Menurut Yasonna, layanan itu memberi kemudahan bagi masyarakat terutama mereka yang membutuhkan legalisasi dokumen untuk keperluan di negara lain sehingga tiap kanwil perlu dipersiapkan mampu memberi pelayanan itu.

“Nanti ada pilot project di lima kanwil,” kata Yasonna.

Walaupun demikian, Yasonna belum dapat menyampaikan kanwil mana saja yang dipilih untuk menjadi “pilot project” layanan penerbitan Sertifikat Apostille itu.

Sejauh ini, permohonan dapat dilakukan di mana saja melalui aplikasi atau datang secara langsung ke kantor wilayah Kemenkumham.

Namun, penerbitan sertifikat tetap hanya dapat dilakukan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI di Jakarta.

Yasonna mengatakan penerbitan Sertifikat Apostille masih dilakukan secara terpusat, karena kertas yang digunakan bukan jenis biasa, melainkan jenis khusus yang dilengkapi perangkat tertentu untuk keperluan identifikasi misalnya hologram.

“Itu kertas sertifikat tidak sembarangan, pakai hologram, aga tidak memberi kesempatan pihak lain untuk memalsukan sertifikat tersebut,” kata Yasonna.

Kemenkumham di Badung, Bali, Selasa meresmikan layanan penerbitan Sertifikat Apostille sebagai bukti legalisasi 66 jenis dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh otoritas di 121 negara.

Sertifikat Apostille merupakan dokumen yang menunjukkan keabsahan asal mula (origin) dokumen beserta tanda tangan pejabat yang mengesahkan dokumen misalnya seperti ijazah, akta lahir, akta cerai, surat kuasa, dan surat kematian.

Keberadaan sertifikat itu merupakan tindak lanjut dari Konvensi Apostille yang disepakati oleh negara-negara dalam pertemuan The Hague Conference on Private International Law (HCCH) pada 5 Oktober 1961.

BACA JUGA  Arus Balik, Pemudik Motor Mulai Memadati Jalur Pantura

Indonesia resmi bergabung dalam Konvensi Apostille pada 5 Oktober 2021 setelah Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2021. Regulasi itu menjadikan Indonesia sebagai bagian dari 121 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille.

Sementara itu  Direktur Jenderal AHU  Kemenkumham, Cahyo R. Muzhar, saat acara peresmian melaporkan kepada Yasonna layanan itu mulai diakses publik sejak 4 Juni 2022 untuk 66 jenis dokumen yang diterbitkan oleh 12 institusi.

Per 13 Juni 2022, ada 2.918 permohonan penerbitan Sertifikat Apostille yang diterima oleh Ditjen AHU Kemenkumham.

“Sebagian besar dokumen yang dimohonkan adalah dokumen notaris terkait kegiatan bisnis, dokumen pendidikan seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan akta pernikahan,” kata Cahyo, dilansir dari infopublik.

Tinggalkan Balasan

Must Read

- Advertisement -

Hot News

Dihari Ulang Tahun Emmeril, Ataliya Praratya Posting Video Perjalanan Hidup Sang Putra

Tepat pada hari ini, Sabtu (25/6), mendiang Emmeril Kahn Mumtadz atau yang akrab disapa Eril berulang tahun yang ke-23. Tentunya ini menjadi yang pertama...

Gaya Hidup

Ini Cara Hilangkan Bau Badan agar Tidak Insecure

Bau badan yang tidak sedap disebabkan oleh keringat yang bercampur dengan bakteri. Hal ini bisa diatasi dengan cara perawatan tubuh dan menghindari makanan atau...

Peristiwa

Bapak dan Anak Dilaporkan Hilang Usai Terseret Ombak di Pantai Selatan

Bapak dan anak yang bernama Sumaji (46) dan Marga Zidan Eria Okta Pramisawara (13) warga Desa Kalitengah, Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar, dilaporkan hilang ditelan...

Hukum

Edarkan Narkotika di Kalsel, 7 Pengedar Berhasil Diamankan Polisi, 608 Gram Sabu Disita

Tujuh pengedar narkotika jenis sabu berhasil ditangkap oleh Tim Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) di lokasi yang terpisah di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Barito Kuala,...