Mahfud MD: Hasil Autopsi Brigadir Yosua Boleh Dibuka Tanpa Perintah Hakim

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan Kepolisian boleh membuka dan menyampaikan hasil autopsi Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada publik. Ini menjawab polemik soal larangan membuka hasil autopsi.

“Ada yang mengatakan hasil autopsi itu hanya boleh dibuka atas perintah hakim, menurut saya itu, tidak benar, yang benar itu hasilnya harus dibuka kalau diminta oleh hakim, tapi kalau tidak diminta, tidak dilarang, untuk dibuka,” ujar Mahfud usai pertemuan dengan LPSK di Kantor Kemenko Polhukam, dikutip dari KumparanNews, Jumat (29/7).

Jika ada yang menyebutkan pelarangan itu diatur melalui Undang-undang kesehatan, Mahfud menegaskan hal itu pun tak benar adanya. Terlebih, kata dia, hasil autopsi Brigadir Yosua bukanlah terkait hasil kesehatan seseorang, melainkan sebagai upaya pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang.

“Kalau alasannya menurut UU Kesehatan itu rahasia. Itu bukan kesehatan, itu autopsi, bukti pengadilan. Kan yang tidak boleh itu misalnya kalau orang sakit menular jangan disiarkan, sakit ini jangan disiarkan atas permintaan yang bersangkutan. Ini kan bukan orang sakit. Orang diduga menjadi korban kejahatan. Jadi boleh itu dibuka ke publik,” ucap Mahfud.

Karenanya, Mahfud meminta tak perlu lagi ada ribut-ribut lagi di tengah masyarakat terkait hal itu. Ia mengajak agar seluruh pihak mengikuti apa saja hal yang disampaikan Kapolri perihal dibukanya nanti hasil dari autopsi ulang Brigadir Yosua kepada publik.

Terlebih, perintah Kapolri, menurut Mahfud, telah sesuai dengan instruksi yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

“Oleh sebab itu benar Kapolri, nanti kalau diminta oleh hakim, hasil autopsi itu disampaikan. Tapi kalau tidak diminta, boleh dan kapolri sudah mengumumkan itu akan dibuka. Oleh sebab itu jangan dibalik-balik, lalu dibilang tidak boleh dibuka ke publik, boleh,” kata Mahfud.

“Jadi Lebih baik ikutilah arahan Kapolri yang itu bersumber dari Presiden, kemudian saya menjadi pengawal dari seluruh instruksi Presiden itu boleh dibuka ke publik dan justru itu perlu dan memang ada ya yang seakan-akan ingin mengacaukan tidak boleh dibuka ke publik kecuali atas perintah hakim, ya untuk keperluan persidangan,” pungkasnya.

Iklan 7

Tinggalkan Balasan

Must Read

- Advertisement -

Hot News

KPK Panggil Direktur Kementerian ESDM di Kasus Baru Bupati PPU

KPK memanggil Direktur Pembinaan Program dan Migas dari Direktorat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Dwi Anggoro. Dwi diperiksa sebagai saksi dalam...

Gaya Hidup

5 Tanda Dia Punya Hati Tulus Menyayangimu

Ketika di masa pendekatan, biasanya ada upaya untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Selain itu, kita perlu meyakinkan ada hati yang tulus menyayangi sebelum melangkah...

5 Cara Redakan Rasa Marah

Peristiwa

Sebuah Mobil Terbalik di Setra Desa Adat Sidemen Bali

Sebuah mobil jenis Suzuki Splash dengan nomor polisi DK 1178 CU terbalik di setra (kuburan) Desa Adat Sukahet, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, pada Rabu...

Hukum

Asyik Nyabu, Oknum Pegawai Honorer Dinas Pertanian Sumsel Digrebek

Polisi menggerebek seorang oknum pegawai honorer Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berinisial RE (26) saat tengah asyik mengisap sabu. Petugas lapangan pertanian atau...

Iklan 6