KPK Tetapkan MM dalam DPO, Tersangka Suap Perizinan di Tanah Bumbu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Tersangka MM, mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010 – 2015 dan 2016 – 2018 dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penetapan KPK itu, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atas pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal itu disampaikan Ali Fikri, seperti dilansir dari InfoPublik, Rabu (27/7/2022).

Ali mengatakan sejak ditetapkan sebagai tersangka, telah melakukan pemanggilan kepada MM sebanyak dua kali. “MM tidak pernah hadir pada pemanggilan pertama 14 Juli 2022 dan pemanggilan kedua 21 Juli 2022, serta dinilai tidak kooperatif dalam proses penanganan perkara ini,” kata Ali.

Sehingga sesuai dengan Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU  Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

“Atas dasar itu KPK memasukkan Tersangka MM dalam DPO sejak 26 Juli 2022. KPK juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian RI Up. Kabareskrim Polri perihal Daftar Pencarian Orang atas nama MM tersebut,” ujar Ali.

Tersangka MM diduga melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK meminta Tersangka MM untuk kooperatif dan menyerahkan diri agar proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala. KPK juga mengimbau kepada masyarakat jika mengetahui keberadannya dapat menghubungi KPK melalui call center 198 atau Kantor Kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti.

BACA JUGA  Mantan Bupati Talaud Kembali Divonis Penjara

“Peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan. Agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan segera memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait,” tutup Ali.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Must Read

- Advertisement -

Hot News

Tragedi Kanjuruhan, Bintang Emon Singgung Tanggung Jawab Pihak Berwenang

Komika Bintang Emon menjadi salah satu dari sekian selebritis Tanah Air yang akui ikut merasa terpukul atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang,...

Gaya Hidup

5 Manfaat Masker Lemon untuk Wajah dan Cara Membuatnya

Masker lemon bisa menjadi salah satu pilihan masker alami untuk menjaga kesehatan kulit. Kandungan vitamin C yang tinggi membuat masker ini dipercaya dapat mencegah...

Peristiwa

Cari Keluarga Hilang lewat Foto-foto Jenazah Korban Tragedi Kanjuruhan

Berbalut duka, puluhan keluarga kebingungan mencari keberadaan korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Foto-foto wajah jenazah korban tragedi itu pun dibeber relawan untuk mempermudah pencarian keluarga...

Hukum

Diretas, Twitter Polsek Srandakan Cuit Tak Pantas soal Tragedi Kanjuruhan

Komentar tak pantas atau nirempati dari akun Twitter Polsek Srandakan, Kabupaten Bantul, terkait tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, viral di media sosial. Akun Twitter...

Iklan3