Kemenkeu Himpun Pajak Digital Rp7,1 Triliun per 30 Juni 2022

Hingga 30 Juni 2022, pemerintah berhasil menghimpun Rp7,1 triliun dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (PMSE).

Jumlah pajak tersebut berasal dari 97 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran ke kas negara.

“Untuk 2022 sendiri, total setoran sudah sebesar Rp2,5 triliun,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari laman infopublik.id pada Rabu (6/7/2022)

Sementara itu, jumlah keseluruhan penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut PPN sampai dengan Juni 2022 ada 119 pelaku usaha.

Di April 2022, DJP melakukan delapan penunjukan, yaitu Iqiyi International Singapore Pte. Ltd., Global Cloud Infrastructure Limited, John Wiley & Sons, Inc., Springer Nature Customer Service Center Gmbh., Springer Nature Limited, Paypro Europe Limited, Biomed Central Limited dan Unity Technologies Aps, dan satu pencabutan, yaitu Fenix International Limited.

Untuk  Mei 2022 DJP melakukan lima penunjukan, yaitu Coursera, Inc., Groundhog Inc., Groundhog Technologies Inc., Surfshark B.V., dan To The New Singapore Pte. Ltd.

Sedangkan di Juni 2022, DJP melakukan empat penunjukan, yaitu Ezviz International Limited, Zendrive Inc, University Of London, CVmaker B.V, dan dua pembetulan, yaitu Biomed Central Limited dan Github, Inc.

“Untuk pembetulan penunjukan pemungut PPN PMSE itu sifatnya membetulkan, dilakukan dalam hal terdapat elemen data dalam surat keputusan penunjukan yang berbeda dari keadaan sebenarnya atau ada kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan tersebut,” jelas Neil.

Sesuai dengan PMK-60/PMK.03/2022, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

BACA JUGA  PPN LPG 3 Kg Bersubsidi Tetap Ditanggung Pemerintah

Lebih lanjut, Neilmaldrin mengingatkan pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut. Bukti pungut tersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Ke depan, DJP masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia dan telah memenuhi kriteria yaitu, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan; dan/atau jumlah traffic di Indonesia melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan, untuk memungut PPN PMSE atas kegiatannya tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Must Read

- Advertisement -

Hot News

Foto Kencan Kembali Bocor, Netizen Frustasi Agensi V dan Jennie Masih Bungkam

Sejak foto pertama yang diduga adalah V BTS dan Jennie BLACKPINK bocor pada bulan Mei tahun ini, penggemar dengan cemas menunggu YG Entertainment atau...

Gaya Hidup

3 Rekomendasi Susu Peninggi Badan yang Perlu kalian Ketahui

Memiliki tinggi badan ideal adalah impian hampir  semua orang. Banyak orang yang merasa tinggi badannya kurang ideal dan melakukan berbagai cara untuk menambah tinggi...

Peristiwa

Seorang Bule Pingsan di Kolam Renang dan Berujung Meninggal di Karangasem

Pria bule asal Belanda bernama Eddy Van Den Brand (63) meninggal dunia di sebuah villa tempat ia menginap di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten...

Hukum

Kecelakaan di Cigombong Bogor, Truk Tabrak Motor, Satu Tewas

Peristiwa kecelakaan terjadi, Sebuah truk menabrak sepeda motor terjadi di Jalan Raya Sukabumi-Cigombong, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Akibatnya, satu orang meninggal...

Iklan3