Kemenhub Kukuhkan 32 Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan 29 Asisten Marine

Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kinerja, terutama dalam menjamin keselamatan pelayaran, diantaranya diwujudkan melalui pengukuhan 32 Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK) atau Marine Inspector (MI) Tahun 2022, dan revalidasi 29 orang Asisten MI Type B. Mereka merupakan perwakilan dari unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ahmad Wahid, mengatakan bahwa pengukuhan dan revalidasi pejabat tersebut sekaligus menjadi momen untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman, serta kendala yang dihadapi, dan cara menghadapinya yang akan menambah pengetahuan peserta lainnya untuk menyamakan persepsi dalam pemeriksaan kapal di seluruh UPT, serta persiapan menghadapi Audit IMSAS pada 2025.

“Karena ada perbedaan latar belakang lokasi dan UPT yang dengan situasi dan kondisi kegiatannya membuat pengalaman para peserta sebagai Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal berbeda-beda,” ujarnya pada Rabu (3/8/2022).

Ahmad Wahid juga menjelaskan, para pejabat Marine Inspector merupakan ujung tombak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam mendukung terwujudnya zero accident atau nihil kecelakaan, yang merupakan salah satu visi dari Kementerian Perhubungan.

“Kami berharap dengan kegiatan pengukuhan itu dapat meningkatkan kompetensi, pengetahuan dalam hal aturan baru, membangun integritas, serta mendapatkan pengalaman dalam penanganan masalah di setiap UPT, sehingga kita memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam menghadapi masalah dan penyelesaiannya,” ujarnya, dilansir dari infopublik.

Selain itu, Ahmad Wahid menjelaskan peran PPKK atau Marine Inspector pada masa pandemi menjadi lebih berat. Sebab selain melakukan pemeriksaan langsung atau manual, mereka pun dituntut memiliki keahlian melakukan pemeriksaan secara virtual guna menghindari penularan COVID-19.

Kemajuan teknologi ini juga dapat membantu PPKK mengetahui perkembangan di dunia pelayaran khususnya regulasi-regulasi dan teknologi terbaru di bidang maritim.

“Untuk ini para PPKK diharapkan memiliki kemampuan penggunaan teknologi IT, tidak gaptek dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi kemaritiman, khususnya pengawasan dan pemeriksaan kapal secara virtual,” tutupnya.

Sebagai informasi, Indonesia sebagai salah satu anggota IMO, pada 2025 mendatang akan dilakukan audit melalui kegiatan IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), untuk itu diharapkan para PPKK di seluruh Indonesia melakukan tugasnya dengan lebih penuh tanggung jawab untuk memastikan bahwa Indonesia telah melaksanakan tugasnya sebagai flag administrator dengan baik.

Iklan 7

Tinggalkan Balasan

Must Read

- Advertisement -

Hot News

KPK Panggil Direktur Kementerian ESDM di Kasus Baru Bupati PPU

KPK memanggil Direktur Pembinaan Program dan Migas dari Direktorat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Dwi Anggoro. Dwi diperiksa sebagai saksi dalam...

Gaya Hidup

5 Tanda Dia Punya Hati Tulus Menyayangimu

Ketika di masa pendekatan, biasanya ada upaya untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Selain itu, kita perlu meyakinkan ada hati yang tulus menyayangi sebelum melangkah...

5 Cara Redakan Rasa Marah

Peristiwa

Sebuah Mobil Terbalik di Setra Desa Adat Sidemen Bali

Sebuah mobil jenis Suzuki Splash dengan nomor polisi DK 1178 CU terbalik di setra (kuburan) Desa Adat Sukahet, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, pada Rabu...

Hukum

Asyik Nyabu, Oknum Pegawai Honorer Dinas Pertanian Sumsel Digrebek

Polisi menggerebek seorang oknum pegawai honorer Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berinisial RE (26) saat tengah asyik mengisap sabu. Petugas lapangan pertanian atau...

Iklan 6