Kemenhub Gelar Uji Konversi Kendaraan Listrik dan Kustomisasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) menggelar uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan darat tahun 2022.

Kemenhub mengatakan, Peraturan itu mengenai Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang konversi kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi kendaraan bermotor berbasis baterai dan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang kendaraan bermotor dengan kustomisasi.

“Dalam rangka mewujudkan kualitas udara bersih, ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca maka itu perlu dorongan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan melalui sebuah peraturan perundang-undangan,” ujar Kepala Bagian Hukum dan Humas Kemenhub, Endy Irawan, Selasa (19/4/2022).

Berkenaan dengan hal itu, Kemenhub Darat telah menyusun RPM tentang konversi kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang mengatur penyelenggaraan konversi, bengkel konversi, pemeriksaan kelaikan komponen konversi, pengujian fisik kendaraan konversi, serta sertifikasi, dan dokumen konversi.

Melansir dari laman InfoPublik, dalam uji publik Kemenhub ini dibahas komponen konversi kendaraan bermotor konversi selain sepeda motor yakni:

  1. Motor listrik (memenuhi persyaratan keselamatan);
  2. Komponen baterai (sertifikat SNI atau SI);
  3. Sistem baterai manajemen (memenuhi persyaratan keselamatan);
  4. Penurunan tegangan arus searah (DC to DC converter);
  5. Controller/Inverter (Aktuator dan kontraktor);
  6. Inlet pengisian baterai (memenuhi persyaratan keselamatan); dan
  7. Sistem elektrikal pendukung peralatan pendukung lainnya.

Selain itu untuk kategori kendaraan bermotor konversi selain sepeda motor meliputi M1, M2 (bus), M3, N1, N2, dan N3 (mobil barang) serta diharuskan bengkel umum yang akan melakukan konversi dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan bagi yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai bengkel konversi akan diberikan sertifikat bengkel konversi yang dimuat dalam laman Kemenhub dan informasinya akan diperbarui secara berkala.

BACA JUGA  Luhut: Karakteristik Omicron Berbeda, Pemerintah Sesuaikan Strategi Penanganan

Endy pun berharap rancangan peraturan Menteri Perhubungan yang dimaksud diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun kendaraan serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan bermotor.

Di samping itu, pada kesempatan yang sama Endy mengungkapkan bahwa saat ini ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor penyelamat perekonomian dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan UMKM.

Ekonomi kreatif yang saat ini berkembang, salah satunya berasal dari dunia otomotif berupa produksi kendaraan kustom. Melihat para modifikator kendaraan kustom yang termasuk dalam sektor UMKM membutuhkan prosedur/pedoman legalitas yang jelas dalam melakukan modifikasi kendaraan bermotor (kendaraan kustom) sehingga kendaraan dapat dioperasikan di jalan.

“Diharapkan dengan adanya pedoman legalitas yang jelas dapat memberikan kepastian terhadap setiap kendaraan kustom di Indonesia agar dapat bersaing di dunia internasional serta menjamin keselamatan penggunaan kendaraan kustom,” jelas Kepala Bagian Hukum dan Humas Kemenhub Endy.

Adapun dalam paparan yang dijelaskan Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Dewanto terdapat jenis kendaraan dengan kustomisasi di antaranya:

  1. Sepeda motor untuk kendaraan khusus bagi mobilitas penyandang cacat (dilengkapi roda 3);
  2. Mobil penumpang;
  3. Mobil bus yang dilakukan pada bus tunggal sumbu max 1.2;
  4. Mobil barang dengan JBB maksimal 5500 kg yang hanya dapat dilakukan untuk mobil barang bak muatan terbuka atau tertutup menjadi campervan; dan
  5. Kendaraan khusus.

“Dengan keterangan yang melaksanakan pengujian dan menerbitkan resume uji yang akan diterbitkan maksimal 7 hari yakni Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Unit Pelaksana Pengujian Swasta Terakreditasi, atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota terakreditasi,” terang Dewanto.

BACA JUGA  Menkominfo Kunker ke MotoGP Mandalika 2022

Dalam susunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang kendaraan bermotor dengan kustomisasi mengatur persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dengan kustomisasi, pembuatan atau perakit kendaraan kustomisasi, dan pengujian tipe fisik kendaraan bermotor dengan kustomisasi.

“Mengingat pentingnya pelaksanaan RPM tentang konversi kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, serta RPM tentang kendaraan bermotor dengan kustomisasi ini, saya mengajak seluruh stakeholder terkait agar dapat mendukung demi terciptanya regulasi yang tepat dan memberikan manfaat untuk kemajuan sektor transportasi di Indonesia,” pungkas Endy.

Tinggalkan Balasan

Must Read

- Advertisement -

Hot News

Cabuli Anak Bawah Umur, Sopir Asal Ponorogo Diringkus

Seorang pemuda asal Ponorogo dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blitar karena melakukan tindakan pencabulan terhadap gadis di bawah umur asal...

Gaya Hidup

Kenali Perbedaan Alergi Matahari dan Terbakar Matahari

Alergi matahari dan terbakar matahari terkadang sulit dibedakan karena gejala yang muncul hampir serupa. Padahal, keduanya disebabkan oleh reaksi yang berbeda pada kulit. Nah,...

Peristiwa

Pasutri Tewas Usai Tabrak Truk di Jalinbar

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Pekon Kotabatu, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat pada Minggu, 22 Mei 2022, sekitar 06.30 WIB....

Hukum

Direktur RSUD di Payakumbuh Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi

Sebanyak 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) ditetapkan Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama...