Kemendag-Kominfo Blokir 218 Domain Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir 218 domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) selama periode Januari–Maret 2022.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag, Aldison, mengatakan ratusan domain situs web tersebut tidak mengantongi izin dari instansi pemerintah terkait. Dengan begitu, pemerintah berhak melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut.

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ” kata Bappebti Kemendag Aldison melalui siaran pers yang diterima pada Rabu (20/4/2022).

Dalam menegakkan aturan yang berlaku, lanjut Aldison, Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap situs web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti.

Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini sebagai langkah pencegahan (preventif) adanya kerugian masyarakat yang diakibatkan kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagimasyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK.

Aldison juga mengingatkan, berinvestasi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti sangat berisiko bagi masyarakat. Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi investor dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara investor dengan entitas tak berizin tersebut.

“Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila investor merasadirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut,” ungkap Bappebti Kemendag Aldison, dilansir dari laman InfoPublik.

BACA JUGA  Erick Thohir: Musik Bisa Jadi Sarana Indonesia Mendunia

Selain itu, Bappebti tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal investasi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (segregated account) yang disetujui Bappebti.

Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka dihimbau agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, wakil pialang berjangka yang mendapat izin dari Bappebti, dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi,serta tidak mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan diluar batas kewajaran.

“Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses website resmi Bappebti di tautan https://www.bappebti.go.id,” tandas Aldison.

Tinggalkan Balasan

Must Read

- Advertisement -

Hot News

3 Tersangka Korupsi Dana Covid 19 Sebesar Rp61 Miliar Diserahkan ke Kejaksaan Tinggi

Tiga tersangka beserta barang bukti kasus korupsi dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Tahun Anggaran (TA)...

Gaya Hidup

Kenali Perbedaan Alergi Matahari dan Terbakar Matahari

Alergi matahari dan terbakar matahari terkadang sulit dibedakan karena gejala yang muncul hampir serupa. Padahal, keduanya disebabkan oleh reaksi yang berbeda pada kulit. Nah,...

Peristiwa

Perkampungan di Malang Diserang Ratusan Kawanan Monyet Liar

Pemukiman warga Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dihebohkan dengan masuknya ratusan monyet liar ke rumah-rumah warga. Diketahui habitat monyet-monyet ini sebelumnya berada di...

Hukum

Cabuli Anak Bawah Umur, Sopir Asal Ponorogo Diringkus

Seorang pemuda asal Ponorogo dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blitar karena melakukan tindakan pencabulan terhadap gadis di bawah umur asal...