Dua Tersangka Korupsi Dana BOS di Lampung Tengah Rugikan Negara Rp 4,46 Miliar

- Advertisement -
Kasus korupsi anggaran dana biaya operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Pemkab Lampung Tengah tahun anggaran 2019, Dua terdakwa menjalani sidang di PN Tipikor Tanjungkarang pada Rabu (20/4).

Keduanya yakni Riyanto (59) tahun mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah 2019, dan Erna Susiana (43) tahun sebagai rekanan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lampung Tengah, Faris Afify mengatakan perbuatan keduanya bermula saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja ke-195 sekolah di Lampung Tengah pada 2019.

Kemudian, terdakwa Erna bertemu dengan terdakwa Riyanto untuk memperkenalkan sistem elektronik pengadaan barang jasa untuk Kemendikbud bernama Siplah kepada para kepala sekolah. Lalu, Riyanto mempertemukan Erna dengan Kepala Dinas bernama Kusen. Dalam pertemuan tersebut Kusen menyetujui permintaan Erna.

“Silakan saja dengan catatan tidak ada paksaan, dan itu hak mutlak bagi sekolah masing-masing” ujar Kusen.

Selanjutnya, Erna melakukan sosialisasi ke kepala Sekolah bahwa perusahaannya bisa membantu penyediaan barang. Erna pun meminta akun/password masing-masing kepala sekolah yang akan digunakan untuk pemesanan. Pihak sekola mengirimkan dana ke perusahaan milik Erna. Total ada 163 sekolah yang memesan melalui Erna.

Pada Oktober 2019–Januari 2020, Erna melakukan pembelanjaan barang kebutuhan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 sebesar Rp 9.018.955.000.

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Afirmasi dan Kinerja ( AFKIN ), Alokasi dana tersebut digunakan untuk pembiayaan Penyediaan fasilitas akses rumah belajar berupa, perangkat tabet, perangkat komputer PC, perangkat laptop, perangkat proyektor, perangkat jaringan nirkabel, hardsisk eksternal dengan spesifikasi barang yang telah diatur sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 31 Tahun 2019.

“Untuk pendistribusian barang-barang ke pemesan, mengantarkan barang ke kecamatan adalah terdakwa Erna bersama dengan anak buahnya yakni Alex, Ardi, Fadli, Dimas, Erwin, Roni, Revi, Supri, dan Aris. Untuk setiap kecamatan ditentukan satu tempat untuk serah terima barang,”kata JPU saat membacakan dakwaan.

Kemudian dari hasil pemeriksaan tim Ahli TIK Universitas Lampung, perangkat tablet, komputer, perangkat jaringan nirkabel, dan proyektor spesifikasinya tidak sesuai acuan permendikbud. Kemudian tidak terpasang dvd room dan wifi dongle pada komputer. Kemudian ada tiga dari 18 laptop yang berbeda serial number, Laptop tidak disertai CD software sistem Operasi Microsoft Windows.

“Akibat dari perbuatan terdakwa dalam proses pengadaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara (PKKN), jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.644.006.672,” jelasnya.

Sementara, terdakwa Riyanto berperan memerintahkan kepala sekolah penerima dana Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Kabupaten Lampung Tengah untuk belanja barang perusahaan milik Erna CV dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pada sosialisasi terhadap para kepala sekolah pada 9 Oktober 2019 di SMP 2 Kota Gajah, beberapa kepala sekolah menyebutkan mereka sudah punya rekanan sendiri, namun Riyanto memarahi para kepala sekolah.

Riyanto juga meminta sekolah yang sudah terlanjur belanja / memilih penyedia agar membatalkan belanjanya dan beralih ke perusahaaan milik Erna, dan mengklaim perusahaan Erna sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

Riyanto juga meminta kepala sekolah mentransfer semua dana bos, dan akan bermasalah bila tidak segera ditransfer walaupun barang belum diterima.

Di lain pihak, Erna memerintahkan anak buahnya bernama Alex untuk untuk memalsukan 60 tandatangan kepala sekolah pada dokumen penerimaan agar terdakwa bisa mendapatkan pencarian, walaupun barang belum dikirim hingga diterima kepala sekolah.

Keduanya didakwa dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai dakwaan dibacakan, kedua terdakwa sepakat tidak mengajukan eksepsi. Sehingga sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

“Sidang ditunda pekan depan, 27 April 2022,” pungkas Ketua Majelis Hakim Aria Verronica. (Kay)

Tinggalkan Balasan

- Advertisement -

Must Read

Gaya Hidup

Alami Rambut Berminyak, Ketahui Cara Mengatasinya

Rambut berminyak sering kali terlihat kusam, mengilap, dan susah diatur. Hal ini tentu membuat Anda alami tidak nyaman dan terganggu. Namun, Anda tidak perlu...

Peristiwa

Toko Kue di Bukittinggi Terbakar, Kerugian Capai Rp 1,2 Miliar

Musibah kebakaran kembali melanda, Kebakaran menghanguskan toko kue Elna Cake and Bakery di Kota Bukittinggi pada Senin (23/5) dini hari. Kerugian mencapai miliaran rupiah. Peristiwa...

Hukum

Elon Musk Terlibat Kasus Pelecehan Seksual, Harga Saham Tesla Langsung Ambruk

Elon Musk diberitakan tersandung kasus pelecehan seksual terhadap seorang pramugari. Kasus yang menjerat orang terkaya di dunia ini membuat harga saham saham perusahaan produsen...